BATAM, RiauOnline.com - Rapat Dengar Pendapat (RDP/Hearing) yang digelar komisi IV DPRD Kota Batam Senin (28/5) terkait perselisihan pekerja dengan menejemen PT Varta dianggap berat sepihak. Pasalnya Puji, manager HRD PT Varta merasa dirinya terdiskriminasi dengan RDP yang dinilai memberatkan pihaknya.

Pihak PT Varta tidak dilindungi sebagai investor. Sebelum meninggalkan gedung DPRD, Puji mengatakan, aksi mogok kerja sejak (16/5) lalu dengan menutup akses PT Varta hingga saat ini mengakibatkan PT Varta tidak bisa produksi secara optimal. Akibatnya banyak konsumen PT Varta lari yang kemungkinan dapt menyebabkan PT Varta bisa ditutup.

"Aksi merantai pagar perusahan yang dilakukan anggota Garda Metal mengakibatkan pagar PT Varta hampir roboh. Aksi ini sudah menunjukkan tindakan kriminal, tapi kenapa polisi diam saja ?" Ujarnya kepada Wartawan.

Selain itu lanjuutnya, karyawan Varta mengalami trauma psikologi karena tindakan asusila dengan penarikan jilbab dan peremasan payudara yang dilakukan salah seorang garda metal. Puji menilai, Pemerintah Kota Batam dianggap lemah dalam menyelesaikan masalah ini." Bila masalah ini dilihat secara parsial maka masalah ini tidak akan selesai, seharusnya pemerintah melihatnya secara konferensif." ucap Puji.

Pihak menejemen Varta sangat menyesalkan atas penolakan anggota Komisi IV DPRD Kota Batam terkait keberadaan advokasi dari Apindo." Kalau bung Yoni saja selaku ketua DPC FSPMI boleh bicara dalam forum tersebut, kenapa advokasi dari Apindo tidak boleh bicara ?" ujar Puji menunjukkan kekecewaanya.

Puji berharap, Pemerintah Kota Batam tidak memihak salah satu diantara mereka. "Kami sangat mengharapkan pemerintah juga memikirkan Varta sebagai Investor yang sudah memberikan kontribusi kepada Pemerintah," pungkasnya.***