RENGAT, RiauOnline.com-Kekecewaan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) akibat terlalu seringnya pemadaman lisatri oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Rengat kian memuncak. Pada hal Inhu beberapa waktu lalu barus saja meresmikan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Pasir Penyu.

Ternyata pengoperasian PLTMG Tanah Merah tidak berdampak postif terhadap kondisi listrikdi Inhu. Bahkan beberapa waktu terakhir pemadaman listrik di Kabupaten Inhu kian parah. Bahkan dalam kurun waktu 24 jam bida terjadi puluhan kali pemadaman. Hal ini menyebabkan kerusakan serius pada peralatan elektronik masyarakat . Pemadaman ini juga berdampak buruk pada aktifitas masyarakat. Begitu juga dengan aktivitas pemerintah yang juga ikut terhambat akibat listrik padam.

Parahnya lagi, karena pemadaman listrik yang tidak menentu membuat penyaluran Air Bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke rumah masyarakat juga ikut terhambat, karena pompa PDAM ikut mati jika listrik padam. Hal itu sangat mengganggu aktifitas rumah tangga di Inhu, terutama ibu rumah tangga dalam menjalankan aktifitasnya menjadi terhambat.

?Akibat listrik sering mati ini kami sangat resah, jangankan untuk menghidupkan barang elektronik seperti TV, untuk Masak, Cuci dan Kakus (MCK) saja kami tidak bisa, karena air PDAM mati akibat listrik padam?, ungkap Riza Wati salah seorang ibu rumah tangga di Pematang Reba Rabu (20/6).

Dikatakannya, saat ini sejak jam 9.00 Wib pagi tadi listrik di jalur Pematang Reba -Pekan Heran mati total, saat ini sudah jam 18.00 Wib listrik tersebut tak kunjung hidup. Bagai mana kinerga PLN kita ini, apa mereka hanya mengharapkan keuntungan saja sedangkan kewajiban mereka tidak mereka penuhi. Jika pelanggan yang terlambat membayar tagihan rekening listrik pada tanggal jatuh tempo, maka PLN menerapkan denda yang ditetapkan, namun jika listrik padam apa PLN bisa di denda masyarakat, ujarnya lagi.

Manager PLN Area Rengat Agustian ketika dikomfirmasi RiauOnline.com via selulernya mengatakan bahwa, benar jalur Pematang Reba?Pekan Heran padam, karena sedang ada perbaikan pada mesin PLTMG, namun pemadaman itu seharusnya bergilir, "maka dari itu saya akan hubungi lansung bagian jaringan untuk memperttanyakan hal itu," ujar Agustian.

Sementara itu, pada saat PLN Area Rengat beserta Dinas Pertambangan dan Energi Inhu di ?Hearing? dengan komisi C DPRD Inhu Selasa (19/6) semalam terkait kondisi listrik di Inhu saat ini yang lansung dipimpin Ketua Konisi C DPRD Inhu Subhadil Anwar, pihak managemen PLN juga mengatakan adanya kerusakan pada regulator PLTMG, sehingga tekanan gas menurun.

Pada bagian yang rusak tersebut, ditemukan serpihan kayu dan pecahan karet obturator yang mengakibatkan regulator tidak merata dan terdapat benjolan, sehingga regulator tersebut pecah. Bukan hanya itu, kondisi filter pada pilot regulator tersebut juga sangat kotor, jelas Agustian.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi C DPRD Inhu Syamsudin mengatakan, mengapa itu bisa terjadi padahal mesin PLTMG tersebut kan baru, apa PLTMG itu barang bekas. ?secara logika itu tidak akan mungkin terjadi, lain hal jika PLTMG tersebut adalah bekas atau kualitas barang tidak bermutu, ini menjadi tanda tanya besar?, ujar Samsudin.

Begitu juga dengan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (distamben), jika tidak mampu mengatasi hal ini, maka silahkan saja mundur dari jabatan, karena listrik ini menyangkut kepentingan orang banyak, pungkas politisi Golkar tersebut pedas. Sementara itu, Kadis tamben Inhu Khairizal M.Si dalam tanggapannya pada saat hearing dengan Komisi C tersebut mengatakan, secara aturan antara PLN dengan Distamben Energi tidak ada jalur komando atau jalur perintah, melainkan yang ada jalur komunikasi.

"Namun terkait mampu atau tidaknya saya dalam mengemban tugas yang bisa menilai adalah pimpinan saya. ?Dalam menjalankan Tupoksi kerja sudah jelas, jadi mampu atau tidaknya saya selaku Kadis Tamben dalam menjalankan tugas yang bisa menilai adalah pimpinan saya, yaitu Bupati Inhu. Begitu juga dengan pengangkatan dan pemberhentian saya saya selaku kepala dinas, yaitu wewenangnya Bupati, jawab Khairizal singkat. ***