H Jefry Noer

Proyek Kebun Sawit Rakyat atau yang lebih dikenal dengan Proyek Kebun K2i sebaiknya dihentikan. Proyek ini dinilai sarat dengan permasalan dan berpotensi akan menjerat pejabat-pejabat di daerah ini kep persoalan hukum.

PEKANBARU,RiauOnline.com-Berdasarkan data terakhir yang diterima Komisi B DPRD Riau dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau, hingga Oktober 2010 realisasi Kebun K2i baru mencapai lebih kurang 20 persen yaitu 2.128 hektar dari 10.200 hektar yang direncanakan. Pada hal Proyek ini telah dianggarkan dan berjalan sejak tahun 2005 silam.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau M Yafis kepada RiauOnline.com usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi B DPRD Riau Selasa beberapa waktu lalu anggaran yang telah terserap untuk kegiatan ini hingga tahun akhir tahun 2010 mencapai Rp62 miliar lebih dari Rp217 miliar yang direncanakan.

Menyinggung dengan kelanjutan proyek tersebut M Yafis mengatakan, saat ini proyek yang dilaksanakan oleh PT Gerbang Eka Palmina itu sedang menjalankan masa audit.

"Proyek tersebut saat ini sedang di audit. Hasil audit tersebut nantinya sebagai hasil evaluasi apakah proyek tersebut perlu dilanjutkan atau tidak,"ungkapnya.

Tentang perlu tidaknya Proyek Kebun K2i ini dilanjutkan pelaksanaannya anggota Komisi B DPRD Riau H Jefri Noer mengatakan sebaiknya proyek tersebut dihentikan saja pelaksanaanya. Sebab proyek ini menurutnya sarat dengan masalah. Namun jika ingin proyek tersebut tetap dilanjutkan sebainya polanya di robah.

"Saya sudah sering mengingatkan, setiap proyek ekonomi kerakyatan sebaiknya jangan ditenderkan. Sebab jika di tenderkan seperti ini nilai yang sampai kepada masyarakat jauh berkurang, maksimal hanya 20 persen," katanya.

Karena itu kata mantan Bupati Kampar di hadapan rapat kerja dengan Komis B dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan dan Biro Perekonomian Provinsi Riau sebaiknya proyek ini dihentikan saja. Karena proyek ini berpotensi akan menyeret pejabat-pejabat di daerah ini kepersoalan hukum.

"Kita tidak ingin mendengar ada pejabat-pejabat kita kembali terseret ke masalah hukum karena proyek ini. Meskipun kita tahu niat bahwa tujuan dari proyek ini sangat mulia namun ditataran pelaksanaannya berpotansi menuai berbagai persoalan," jelasnya.(zlf)